MuhammadiyahLamongan.com –Muhammadiyah mencoba membuat ketentuan bahwa perguruan ini dikelola Pimpinan Pusat Muhammadiyah. SLTA di kelola oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, kemudian SLTP di kelola Pimpinan Daerah Muhammadiyah, SD atau MI yang di kelola Pimpinan Derah Muhammadiyah dan akan didelegasikan ke Cabang setelah itu didelegasikan ke Ranting setelah itu ke kelompok.
Hal tersebut disampaikan oleh Drs. H. Ahmad Yazid M. Ag. pada Workshop Implementasi Kurikulum Merdeka dan Rakor Kepala Sekolah atau Madrasah Muhammadiyah se-Kabupaten Lamongan di Hotel Grand Pujon Batu, Rabu (25 Mei 2022).
“Jadi pimpinan SMK, MA dan SMA Itu dikelola di Ranting, Cabang, dan Daerah itu yang menjadi rekomendasi. SK nya dari pimpinan wilayah berdiri juga ditingkat bawah tetapi hal semacam ini cukup sulit padahal di negara kita juga menerapkan hal itu,” ujarnya.
Yazid juga menyinggung, di pendidikan itu kan jarang insinyur yang membidangi. Yang punya pendidikan tinggi itu akan ditegur dari pimpinan pusat. Sehingga perguruan tinggi itu akan meningkatkan kapasitas dan kualitas setelah itu menjadi agen giat ke SMA dan SMK misalnya itu kan menjadi milik pendidikan provinsi. Termasuk SD Itu kan miliknya kabupaten dan berdasarkan tingkat kecamatan.
“Itu semuanya katanya masuk dalam tatanan birokrasi modern. Sering saya sampaikan pendidikan itu yang mengelola sekarang agen juga. Dampak dari semua ini Muhammadiyah itu punya MA, SMK, SMA, SMP, MTs, SD, MI. Muhammadiyah ini punya SMA SMK kemudian punya SMP punya SD punya TK,” tuturnya.
“Ini kalau di pahami secara realita bahwa pendidikan di Lamongan itu adalah mengembangkan sekolah atau madrasah dan pondok pesantren yang berbasis Al Islam dan kearabiahan secara holistik, integratif, berkarakter yang baik dan berdaya saing,” kata beliau. (M Arief Andriansyah/ FFS)
