MuhammadiyahLamongan.com – Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah dan Pendidikan Nonformal (Dikdasmen PNF) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Didik Suhardi, menyatakan bahwa seiring dengan finalisasi perumusan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Indonesia Emas 2025-2045 oleh Kementerian PPN/Bappenas, masyarakat pendidikan harus memberikan masukan pada dokumen penting yang akan menentukan wajah pendidikan nasional selama 20 tahun ke depan.
Pada focus group discussion dengan tema “Bagaimana Peran Pendidikan Berbasis Masyarakat dalam Rancangan RPJPN Indonesia Emas 2045” yang diadakan oleh Majelis Dikdasmen PNF PP Muhammadiyah di Jakarta pada hari Rabu, 21 Juni 2023, Didik menegaskan bahwa pendidikan berbasis masyarakat atau swasta adalah mitra strategis pemerintah dan harus secara eksplisit tercantum dalam naskah RPJPN Indonesia Emas 2045.
Didik menyatakan bahwa pemerintah harus menganggap pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat setara dengan sekolah madrasah dan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah.
Didik berharap RPJPN Indonesia Emas 2025-2045 dapat mewujudkan cita-cita besar bangsa Indonesia, yaitu terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, berkarakter, dan berkebudayaan maju. Namun, ia menyadari bahwa hal ini tidak mudah karena RPJPN bukan sekadar dokumen dengan kata-kata indah, tetapi diharapkan menjadi panduan bagi keberhasilan bangsa Indonesia.
Ketua PP Muhammadiyah, Irwan Akib, mengatakan bahwa pendidikan berbasis masyarakat bukanlah hal baru, karena Muhammadiyah telah melakukannya sejak lama, bahkan sebelum kemerdekaan, dengan bekerja sama dengan elemen masyarakat lainnya untuk kepentingan rakyat Indonesia. Irwan menjelaskan bahwa tokoh-tokoh seperti KH Dewantara dengan Taman Siswa, Kyai Hasyim Asy’ari yang fokus pada pesantren, dan Kyai Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyah telah memberikan perhatian pada pendidikan kebudayaan, agama, dan pelayanan sosial yang terintegrasi.
Irwan menyatakan keprihatinannya karena setelah kemerdekaan, peran pendidikan berbasis masyarakat semakin terpinggirkan, padahal negara tidak dapat bergerak sendiri. Menurutnya, pendidikan berbasis masyarakat adalah pemangku kepentingan terbesar dalam memajukan pendidikan bangsa.
Irwan juga mencatat bahwa elemen masyarakat lainnya, seperti Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), LP Ma’arif Nahdlatul Ulama, Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara (HISMINU), Majelis Pendidikan Kristen (MPK) di Indonesia, dan Majelis Nasional Pendidikan Katolik (MNPK), juga memiliki peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
Ketua Umum PB PGRI, Unifah Rosyidi, menyambut baik RPJPN ini dan melihatnya sebagai peta jalan penting dalam bidang pendidikan. Dia menyebut bahwa hal ini sesuai dengan aspirasi Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia (APPI), yang sebelumnya menolak RUU Sisdiknas karena kurangnya partisipasi dan ketiadaan peta jalan yang jelas. Unifah mengungkapkan bahwa dalam tingkat pra-sekolah saja, jumlah guru dan sekolah berbasis masyarakat jauh lebih besar daripada sekolah negeri.
Anggota Komisi X DPR, Zainuddin Maliki, meminta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) untuk menyelesaikan masalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), di mana ribuan guru menghadapi ketidakpastian nasib akibat kebijakan yang tidak jelas. Ia juga menekankan pentingnya pendidikan yang memiliki makna sejati, bukan hanya sebatas tampilan kosong atau kepalsuan semata.
Zainuddin juga mendesak agar guru-guru swasta yang lulus seleksi PPPK dikembalikan ke sekolah swasta tempat mereka berasal, mengingat payung hukumnya yang jelas. Sebagai seorang pemerhati pendidikan, Doni Koeseoma, menyatakan bahwa ia telah membaca naskah RPJPN ini dengan teliti. Namun, ia mengungkapkan kekecewaannya karena tidak menemukan pernyataan yang mencerminkan peran penting pendidikan berbasis masyarakat, serta tidak adanya konsep yang jelas dalam mengatasi hambatan akses yang masih menjadi kendala dalam kemajuan pendidikan. Menurut Doni, hal ini akan menyulitkan pencapaian target pendidikan dasar dalam rentang waktu yang ditetapkan.
Semua pihak yang terlibat dalam diskusi ini sepakat bahwa pendidikan berbasis masyarakat memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dalam menyusun RPJPN Indonesia Emas 2025-2045, mereka berharap pentingnya peran pendidikan berbasis masyarakat diakui dan didukung secara eksplisit dalam dokumen tersebut. Dengan demikian, diharapkan bahwa pendidikan di Indonesia dapat berkembang secara menyeluruh, mencerdaskan bangsa, dan memajukan kehidupan masyarakat. (*)
Reporter Fathan Faris Saputro
