Muhammadiyah Dalam Jebakan Birokratisasi ?

Oleh : Mohamad Su’ud

Sekertaris PCM Modo 2010-2015

Bermuhammadiyah tidak sekedar urusan stempel dan kop surat. Ia hanya sebuah instrumen sebagai syarat kelengkapan dakwah sekaligus sebagai implementasi firman Allah dalam al-Qur’an Surat As-Shoof : 4 :

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ  يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ

Artinya : Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.

Institusi Pemerintah bekerja atas dorongan instruksi, bergerak bila ada anggaran dan wilayah fisik sangat dominan. Muhammadiyah bergerak atas panggilan “jihad” dalam rangka mewujudkan Tujuan Muhammadiyah. Wajar bila harokah ini mampu berfikir tidak hanya saat ini tapi menjangkau lintas zaman, 25-100 tahun yang akan datang.

Bayangkan, bila pelaku dakwah era generasi KHA Dahlan tidak mempunyai orientasi jauh, tentu Muhammadiyah tidak mampu bertahan 1 abad lebih.

Pada tahun 1923, H. Muhammad soedja’, santri KHA Dahlan, melontarkan pemikiran untuk mendirikan Rumah Sakit Muhammadiyah. Namun ide tersebut, mendapat tanggapan dingin dari teman-teman seangkatannya.

Namun 15 tahun kemudian tepatnya tahun 1938,  impian Soedja’ menjadi kenyataan, berdirilah RS. PKO Muhammadiyah pertama di Jogjakarta. H. Soedja’, terkenal pemikir dan pemimpi. Fikirannya tajam, mampu menerobos lorong waktu. Mungkin inilah sebagian dari “warisan” ilmu dari gurunya, KH. Ahmad Dahlan.

Muhammadiyah sudah teruji dan terbukti. Jauh menjadi dekat. Lahan “kering” berubah “basah”. Itulah tanda bahwa para visi dan misi mampu mengungkap “keghoiban”. Visi gerakan mampu menerobos segala rintangan, dari mustahil menjadi mungkin. Langkahnya melampaui batas-batas birokrasi. Segala mitos berhasil dipatahkan. Peraturan dan qoidah organisasi menjadi pakaian diri bukan menganggap belenggu diri.

Pemimpin model K.H. M. Soedja’, yang kita butuhkan untuk Muhammadiyah Lamongan dalam kurun beberapa periode ke depan. Bukan pemimpin di balik meja, bukan pula pemimpin gaya birokratis.

Memasuki abad ke-2, mampuhkan Muhammadiyah Lamongan mewarisi dan meneruskan era ashabiquunal awwaluun ?

Ciri kepemimpinan birokrasi bukan pada identitas seseorang, lepas apakah dia Pegawasi Negeri Sipil, birokrat, pengusaha, guru, petani, yang lebih utama adalah masihkah pemimpin tersebut mempunyai kekuatan visi, daya juang, daya jelajah melebihi identitas yang melekat padanya ? Seorang Pemimpi adalah pemimpin, tidak semua pemimpin menjadi pemimpi.

Model kepemimpinan Muhammadiyah di Lamongan masih muncul “kesan” birokratis, paling tidak dalam pengamatan penulis. Di antara tandanya adalah : menjalankan program masih bersifat kaget, nunggu momentum, menganggap bahwa rapat formal sebagai satu-satuny solusi, masih belum maksimal menggunakan forum-forum non formal untuk pengembangan organisasi, ingat Muhammadiyah sebatas dalam rapat formal, terjadinya “stigma” elitis di pimpinan “teras” yang mengakibatkan suasana kurang cair dan lemahnya pendampingan dan evaluasi kepada majelis dan lembaga.

Pada tulisan ini, ijinkan penulis memberikan catatan-catatan “kritis” sekaligus sebagai bahan masukan untuk perjalanan Muhammadiyah :

1. Muhammadiyah gerakan modern, maka dalam pengambilan kebijakan harus Berbasis Data, bukan asumsi dan spekulasi. Bukan hanya data kuantitatif tapi juga kualitatif. Selama ini masih belum tersedia kevalidan tentang potensi Muhammadiyah di tingkat Ranting, mengenai ekonomi, perilaku keagamaan, sosial, manajemen organisasi, keanggotaan, dan yang lain. Ini sangat urgent, karena akan menyangkut perlakuan dan pemetaan;
2. Gerakan-gerakan kajian dan pengajian masih lemah dan belum merata di level Cabang dan Ranting. Puluhan Ranting vakum, beberapa Cabang statis. Perlu ada tindakan serius, mengingat tantangan dari kelompok lain, semakin massiv. Hari ini agak belum terasa. Kalau belum ada langkah kongkret maka 5 tahun ke depan akan terjadi pemudaran kohesifitas. Di segmen media sosial, kita sudah ketinggalan jauh dalam hal transfer dan pembumian paham keagamaan Muhammadiyah. Alhamdulillah hal ini sudah disadari oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dengan lahirnya Majelis Infokom.
3. Pemberdayaan dan pengembangan Kader. Perlu ada penyaluran dan pembinaan terus menerus. Tidak cukup hanya diserahkan ortom yang ada. Kekritisan mereka perlu dimanfaatkan untuk menjadi kekuatan. Banyak “alumni” kader di luar struktur yang membutuhkan sentuhan dan komunikasi.
4. Setiap pimpinan hendaknya “merdeka”, tidak merasa canggung, tidak tertekan dan pakewuh, dalam menghadapi dunia politik dan birokrasi. Menjadilah organisasi yang bergerak “bebas”, tidak terbebani dengan kepentingan jangka pendek, yang akan merugikan dan mempersempit gerak langkah Muhammadiyah. Semoga bermanfaat. Wallaahu alam.(*)