Muhammadiyah Lamongan Berkemajuan

+1 202 555 0180

Have a question, comment, or concern? Our dedicated team of experts is ready to hear and assist you. Reach us through our social media, phone, or live chat.

Optimisme Masa Depan Pemilu Indonesia Berbasis IT

Oleh: M. Nurul Ihsan*

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah. Dalam menjalankan tugasnya, KPU menggunakan berbagai perangkat fisik maupun elektronik untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum (PEMILU), Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PILPRES), dan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA). Perangkat fisik yang digunakan dalam pemungutan suara saat ini meliputi surat suara, bilik suara, dan perangkat pendukung lainnya dalam penyelenggaraan pemungutan suara. Perangkat elektronik yang digunakan berbentuk sistem informasi.

Di era digital seperti saat ini, KPU menggunakan perangkat elektronik dalam bentuk sistem informasi seperti aplikasi Sirekab (sirekap-web.kpu.go.id), Sidalih (sidalih.kpu.go.id), dan Siakba (siakba.kpu.go.id). Sirekap merupakan sistem informasi rekapitulasi yang berguna untuk membantu mempercepat proses rekapitulasi dari tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) hingga KPU pusat. Sidalih merupakan sistem informasi data pemilih yang berguna untuk mempercepat proses pemutahiran data. Sedangkan Siakba merupakan sistem informasi anggota KPU dan badan ad hoc yang berguna untuk membantu melakukan kegiatan administrasi penyelenggaraan pemilu dari tingkat kecamatan hingga pusat. Terobosan KPU ini patut diapresiasi karena dapat meningkatkan performa kinerja KPU menjadi lebih cepat dan lebih baik.

Kemajuan KPU patut diapresiasi dalam rangka upaya menjaga prinsip pemilu yang bermartabat, adil, transparan, dan berkepastian hukum. KPU menyediakan informasi secara real-time rekapitulasi hasil suara melalui situs web pemilu2024.kpu.go.id sebagai bagian dari upaya transparansi dan pertanggungjawaban KPU terhadap masyarakat Indonesia. Data dari situs web pemilu2024.kpu.go.id diambil dari database sirekap-web.kpu.go.id sehingga informasi yang dihasilkan bersifat faktual dan terkini. Namun, niat baik KPU disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk menggelembungkan suara terhadap partai tertentu, sehingga KPU terpaksa menghilangkan tampilan grafis pada situs web pemilu2024.kpu.go.id. Menurut informasi dari detik.com, KPU menghilangkan tampilan grafis pada situs web pemilu2024.kpu.go.id pada tanggal 5 Maret 2024 pukul 23.40 WIB.

Tantangan Masa Depan Kepemiluan Berbasis IT

Tantangan Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia menggunakan Teknologi Informasi memang sangat besar karena baru kali ini penyelenggaraan Pemilu secara terbuka menggunakan teknologi informasi. KPU berusaha melakukan yang terbaik dalam penyelenggaraan Pemilu serta menjaga prinsip transparansi, adil, jujur, dan bermartabat. Pemilu 2024 tidak terjadi konflik dan pengelompokan seperti yang terjadi pada Pemilu 2019. KPU pada Pemilu 2024 melakukan inovasi dengan menerapkan teknologi OCR dan OMR yang disematkan pada Sirekap. Inovasi tersebut memang tidak berjalan dengan baik tetapi patut dihargai atas karya tersebut. Tantangan lain pada Pemilu di masa depan adalah kebijakan KPU dituntut menyesuaikan perkembangan zaman dan tentunya berbasis teknologi informasi. Berbagai risiko bisa terjadi dan harus dipertimbangkan oleh KPU dalam merancang kebijakan yang mengarah pada penyelenggaraan Pemilu berbasis Teknologi Informasi (TI).

Tidak terintegrasinya data dan informasi yang terdapat pada Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, KPU, dan Bawaslu merupakan masalah yang perlu diatasi. Sebagai contoh, dalam perencanaan anggaran, aspek komponen yang bersifat umum yang ada di Kementerian Keuangan dan KPU seharusnya dapat diintegrasikan. Pada saat pemutakhiran data, data kependudukan yang tersedia di Kementerian Dalam Negeri seharusnya dapat langsung disinkronkan dengan data KPU, mengeliminasi kebutuhan untuk melakukan pemutakhiran data seperti sensus penduduk. Seluruh data dan informasi yang diperoleh oleh KPU kemudian harus disesuaikan dengan kebutuhan KPU agar dapat mempercepat kerja KPU dan Bawaslu. Hal ini sudah disadari oleh masing-masing pihak, namun masih memerlukan komunikasi intensif terkait kebijakan strategis dan teknis.

Resiko terhadap kebocoran data hingga dikuasainya sistem KPU oleh pihak yang tidak berwenang tentu tidak diharapkan oleh KPU. Kebocoran data terjadi karena ada pihak yang mengetahui kelemahan sistem KPU kemudian memanfaatkan kelemahan tersebut untuk mengambil data yang disimpan KPU. Peretas bisa melakukan serang karena mendapatkan informasi dari berbagai sumber. Informasi tersebut bisa didapatkan menggunakan perangkat lunak khusus yang berfungsi mencari kelemahan sistem (menggunakan tools pentest) dan bisa mendapatkan informasi dari tempat-tempat tertentu yang sengaja disimpan oleh pihak KPU yang bisa dapatkan oleh peretas. Seperti pada kejadian KPU mendapatkan musibah kebocoran data daftar pemilih tetap (DPT) yang rilisnya secara resmi dikeluarkan pada tanggal 29 November 2023.

Data Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bocor tersebut kemudian dijual oleh peretas yang menyebut dirinya sebagai Jimbo di situs forum breachforums.cx. Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Kepolisian dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melakukan penyelidikan terkait insiden kebocoran data pemilih. Insiden yang kemudian terjadi adalah dugaan penggelembungan suara pada salah satu partai, sehingga tampilan hasil rekapitulasi secara langsung pada situs web KPU terpaksa dihentikan.

Resiko fungsi sistem yang tidak sesuai harapan (malfunction system) bisa terjadi karena semua pemangku kepentingan dalam proses pemilu menggunakan sistem tersebut secara bersamaan. Peristiwa ini terjadi pada Sistem Rekapitulasi (Sirekap) yang melakukan kesalahan baca terhadap data yang diunggah oleh petugas (detik.com, 20/03/2024). Masyarakat tentu mengetahui bahwa Sirekap dilengkapi dengan teknologi pengenalan tanda optis (optical mark recognition, OMR) dan pengenalan karakter optis (optical character recognition, OCR).

Menurut Dr. Rakhmat Arianto, S.ST., M.Kom., teknologi ini merupakan gambar yang kemudian secara otomatis terdeteksi, dan hasilnya akan menjadi input dalam basis data Sirekap. Dengan demikian, pengguna dapat melihat jumlah suara yang diperoleh dalam pemilu. Namun, yang terjadi adalah kesalahan baca yang dilakukan oleh Sirekap, menyebabkan data yang masuk ke dalam basis data tidak akurat dan menimbulkan masalah pada rekapitulasi angka. Selain kesalahan baca, Sirekap juga mengalami keterlambatan akses dan waktu tidak aktif (downtime) karena terlalu banyak orang yang mengaksesnya.

Risiko pemahaman stakeholder Pemilu terhadap sistem penyelenggaraan Pemilu yang berbasis IT harus seragam. Stakeholder Pemilu harus memahami proses bisnis hingga penggunaan alat bantu, baik dalam penyelenggaraan Pemilu dari tingkat pusat hingga tempat pemungutan suara, serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam Pemilu seperti partai politik dan pemantau pemilu. Pemahaman yang baik terhadap peraturan dan penggunaan alat bantu Pemilu akan memastikan jalannya Pemilu dengan lancar. Oleh karena itu, stakeholder harus memiliki tenaga teknis yang mampu menggunakan alat bantu penyelenggaraan Pemilu, seperti proses digitalisasi data dan penggunaan sistem yang ditetapkan oleh KPU, serta menjaga kode etik penggunaan sistem. Jika ada stakeholder yang dapat mengakses sistem dan kemudian melakukan eksploitasi, tindakan tersebut akan mengganggu kelancaran sistem.

Pemilu yang Cerah di Masa Depan

Penyelenggaraan Pemilu Indonesia mengalami kondisi pasang surut dengan beragam masalah. Kondisi ini menjadi perhatian penyelenggara Pemilu dalam menjalankan penyelenggaraan Pemilu yang langsung, transparan, jujur, adil, dan bermartabat. Kita dapat membayangkan penyelenggaran Pemilu mulai dari persiapan hingga penyelesaiannya dilakukan dengan cepat, tepat, efektif, efisien, dan tetap menjaga prinsip-prinsip kepemiluan. Pemilu masa depan dapat memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan yang dirancang sedemikian rupa sehingga menjadi alat bantu bagi penyelenggara pemilu.

Misalkan pada tahap anggaran, dibuatlah sistem dashboard yang mampu membaca tren kebutuhan anggaran penyelenggaraan Pemilu pada setiap periode, sehingga dashboard dapat menyediakan informasi yang membantu perencanaan anggaran secara tepat dan sesuai dengan kondisi saat ini. Selain itu, dashboard tersebut juga menyediakan informasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk komponen umum, sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara penyelenggara Pemilu dan Kementerian Keuangan. Selanjutnya, dilakukan sinkronisasi data kependudukan untuk menentukan data pemilih tetap karena pemilih adalah warga negara Indonesia. Pada tahap pengadaan barang dan jasa, dapat dilakukan integrasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan/Jasa Pemerintah untuk memudahkan pembelian barang dan jasa sehingga memungkinkan pembelian langsung tanpa lelang tender.

Begitu juga pada saat pemungutan suara, setiap tempat pemungutan suara dilengkapi dengan alat pemungutan suara berbasis IT yang dapat melaksanakan pemungutan dan rekapitulasi secara langsung dan cepat. Proses verifikasi juga menggunakan proses verifikasi digital dan online sehingga tidak memerlukan penggunaan kertas-kertas yang dapat menjadi masalah bagi ekosistem, mengingat pemilu Indonesia berkontribusi terhadap penggundulan hutan. Pada aspek ini, teknologi IT sangat mendukung teknologi ramah lingkungan. Pelaksanaan pemungutan suara harus menggunakan topologi jaringan virtual privat agar dapat menjamin keamanan pada proses pengiriman, sinkronisasi, dan akses data. Dengan menggunakan teknologi ini, pelaksanaan rekapitulasi data hingga penetapan hasil pemilu hanya membutuhkan waktu 3–4 hari. Pengumuman hasil suara dilakukan setelah penetapan hasil suara untuk menghindari risiko kesalahpahaman di antara para pemangku kepentingan. Semoga pemilu Indonesia ke depan dapat berlangsung dengan cepat, tepat, dan bermartabat, sesuai harapan masyarakat Indonesia.

*) Praktisi IT dan dosen Universitas Muhammadiyah Lamongan

Editor: Fathan Faris Saputro

0
Share this article
Shareable URL
Prev Post

MIM 03 Panyuran Gelar Darul Arqom di Ponpes Modern Muhammadiyah Paciran: Momentum Kenalkan Pesantren

Next Post

Berbagi Takjil: MIM 16 Paciran Tumbuhkan Sikap Empati

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Read next
0
Share